PUBLIKSATU, JAKARTA- Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah meyakini Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan menyalahgunakan data-data partai politik (parpol) yang diperolehnya dari aparatur intelijen. Ia menilai, wajar Presiden Jokowi mendapatkan data tersebut dan hanya menunjukkan bahwa dirinya mengetahui pergerakan parpol di Indonesia.
"Seyogianya menurut saya, pada tingkat tertentu kita memperlakukan bapak Presiden sebagai presiden Republik Indonesia. Mungkin yang diinginkan, dimaksud oleh Bapak Presiden menyampaikan itu hanya sebatas untuk pengetahuan bahwa bapak presiden well informed dari segala sesuatu pergerakan intelijen yang di bawah naung Bapak Presiden," kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/9).
Baca Juga: Dorong Integritas Pemilu 2024, Bawaslu RI dan Tiktok Indonesia Jalin Kerja Sama
Said mengingatkan, data-data intelijen terkait partai politik tidak boleh dijadikan alat oleh siapapun, termasuk presiden dalam mengerdilkan parpol. Pasalnya, parpol bukan musuh negara atau obyek intelijen, tetapi parpol adalah pilar demokrasi.
"Bagi saya sesungguhnya sebagai partai politik, kami punya otonom, kami punya kedaulatan, kami bukan musuh negera, kan partai politik bukan obyek intelijen, dia adalah pilar demokrasi. Kalau partai politik dilemahkan, dikerdilkan, saya pikir, itu bukan karakter presiden kita," tegas Said.
Menurut Said, sejauh ini, data-data intelijen tentang parpol yang dimiliki Jokowi dalam kondisi yang wajar. PDIP tentu akan mengingatkan Jokowi, jika menyalahgunakan data-data tersebut.
Baca Juga: Lingkungan Hidup Isu Penting dan Jadi Prioritas Anies Baswedan Jika Jadi Presiden
"Sejuah ini, karena Bapak Presiden sebatas menyampaikan saja bahwa Bapak Presiden well informed terhadap segala sesuatunya, saya tidak punya kekhawatiran Bapak Presiden akan menggunakan itu sebagai alat bagi kepentingan beliau," ucap Said.
Presiden Jokowi sebelumnya mengaku mengetahui apa yang dilakukan oleh partai-partai politik menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Namun, Kepala Negara tak menjelaskan secara rinci apa yang diketahui dari partai-partai politik itu.
"Saya tahu dalamnya partai seperti apa saya tahu, partai-partai seperti apa saya tahu. Ingin mereka menuju ke mana juga saya ngerti," ungkap Jokowi saat membuka Rapat Kerja Nasional Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi di Hotel Salak, Bogor, Sabtu (16/9).
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini tak mengungkapkan, informasi apa yang diketahui dari partai-partai politik.
Ia hanya menjelaskan bahwa informasi itu didapat dari aparat intelijen yang berada di bawah kendalinya di antaranya Badan Intelijen Negara (BIN), Polri dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
"Informasi-informasi di luar itu, angka, data, survei, semuanya ada, dan itu hanya miliknya presiden karena dia langsung ke saya," ujar Jokowi.
Jokowi lantas menekankan, pentingnya suksesi kepemimpinan nasional pada 2024 mendatang, dalam rangka mewujudkan Indonesia menjadi negara maju. Ia tak menginginkan, Indonesia terjebak pada negara berpendapatan rendah.
"Ini penting, 2024, 2029, 2034, itu sangat menentukan negara kita bisa melompat menjadi maju atau kita terjebak dalam middle income trap, terjebak pada jebakan negara berkembang," pungkas Jokowi.
